SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Tudang Sipulung 2026 yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Musim Tanam I (MT I) sekaligus mematangkan strategi menghadapi Musim Tanam II (MT II).
Rakor dipimpin langsung Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif didampingi Wakil Bupati Nurkanaah. Dalam arahannya, Syaharuddin menegaskan pentingnya rapat tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena cuaca ekstrem yang disebut El Nino “Godzilla” yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober mendatang.
“Rakor pangan ini sangat penting kita laksanakan untuk mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang diprediksi terjadi pada Juli, Agustus, September, dan Oktober,” tegasnya.
Menurut Syaharuddin, langkah strategis perlu segera disiapkan guna menjaga posisi Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim global yang dapat memicu kekeringan panjang.
Rakor pangan keempat pada masa kepemimpinan SAR-Kanaah ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur penting. Hadir di antaranya Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi yang juga menjabat Pj. Swasembada Pangan Sidrap, Zainal Abidin, Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, perwakilan Forkopimda, serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala OPD.
Selain itu, sejumlah instansi vertikal dan BUMN/BUMD turut hadir seperti Bank Sulselbar, Bulog, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Pupuk Indonesia, hingga PLN. Di tingkat lapangan, rakor juga diikuti para camat, lurah dan kepala desa, kepala BPP, penyuluh pertanian ASN dan PPPK, pengurus KTNA, Perpadi, penangkar benih, juru pengairan, serta ratusan petani pelaksana program IP300.
Dalam pemaparannya, Syaharuddin menyebut Pemkab Sidrap menargetkan produksi 1 juta ton gabah kering panen (GKP) pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mempercepat jadwal tanam Musim Tanam II dengan memanfaatkan benih varietas super genjah.
“Petani diminta menanam bibit pada tanggal 15 hingga 20 April agar bisa panen di awal Juli, sebelum puncak kekeringan. Pengolahan tanah harus tuntas di bulan April ini,” instruksinya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan infrastruktur pertanian melalui alokasi anggaran perbaikan sejumlah bendung, yakni Bendung Timoreng sebesar Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana hingga Salomallori sebesar Rp5 miliar, serta Bendung Saddang sebesar Rp7,4 miliar.
Selain itu, program “Listrik Masuk Sawah” melalui kerja sama dengan PLN dijadwalkan mulai terpasang pada April atau Mei mendatang guna mendukung modernisasi pertanian di Bumi Nene Mallomo.
Di sisi lain, program cetak sawah baru masih terus berjalan. Dari total usulan 1.700 hektare, sekitar 800 hektare telah dikerjakan, sementara 700 hektare lainnya masih dalam proses.
“Tahun 2026 kita akan mengusulkan ulang sekaligus menambah menjadi 1.500 hektare cetak sawah,” ujar Syaharuddin.
Bupati juga meminta para petani mengusulkan program optimalisasi lahan rawa (oplah rawa) di desa-desa yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut, seperti Desa Sipodeceng. Ia menyebut masih terdapat sekitar 4.000 hektare lahan rawa yang perlu diperbaiki.
Selain oplah rawa, petani juga diminta mengusulkan program oplah non-rawa di desa yang belum sepenuhnya tersentuh program tersebut. Contohnya di Desa Talawe yang tahun lalu hanya lima kelompok tani menerima bantuan, padahal terdapat 18 kelompok tani di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong usulan pembangunan infrastruktur pertanian lain seperti irigasi perpompaan (irpom), irigasi perpipaan, dam parit, hingga long storage untuk memperkuat ketahanan air di sektor pertanian.
Dalam rakor tersebut juga dirumuskan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya target produksi 1 juta ton gabah dengan produktivitas minimal 10 ton per hektare, percepatan Musim Tanam II mulai 15 April 2026, penguatan program IP300 untuk musim tanam ketiga, serta optimalisasi usulan program pertanian ke pemerintah pusat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan Sidrap sekaligus memastikan daerah ini tetap menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.
Pos Terkait
Sertifikat JMSI
Trending Post
Tidak ada komentar