Sosialisme Islam: Jalan Pembebasan dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Keadilan Sosial

DI TENGAH kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, persoalan ketimpangan sosial masih menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Sebagian masyarakat menikmati akses terhadap kekayaan, pendidikan, dan peluang ekonomi, sementara sebagian lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan sumber daya, dan keterbatasan akses pendidikan menjadi persoalan yang terus membutuhkan perhatian serius.

Fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan telah memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat? Apakah pertumbuhan ekonomi cukup menjadi ukuran keberhasilan ketika masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan?

Baca Juga

Waspada Ular Masuk Kota

13 Des 2021

Dalam konteks inilah, gagasan sosialisme Islam penting untuk dibicarakan kembali. Bukan sekadar sebagai perdebatan ideologi, melainkan sebagai upaya menghadirkan kembali dimensi sosial ajaran Islam dalam menjawab persoalan kemanusiaan. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membawa misi pembebasan manusia dari ketidakadilan, penindasan, dan ketimpangan sosial.

*Membaca Kembali Spirit Sosialisme Islam*

Sosialisme Islam bukanlah upaya menyamakan seluruh ajaran Islam dengan sosialisme Marxis atau menghapus kepemilikan pribadi. Gagasan ini lebih tepat dipahami sebagai orientasi pemikiran yang menempatkan keadilan sosial, solidaritas, pemerataan kesempatan, dan keberpihakan kepada kelompok lemah sebagai bagian penting dari kehidupan beragama.

Baca Juga

Mari Cerita (MaCe) Papua

13 Des 2021

Dalam sejarah pemikiran Islam Indonesia, H.O.S. Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan gagasan tersebut melalui bukunya Islam dan Sosialisme (1924). Ia berusaha menunjukkan bahwa nilai persaudaraan, persamaan derajat, dan keadilan yang diajarkan Islam memiliki semangat yang kuat dalam memperjuangkan kehidupan sosial yang bebas dari eksploitasi.

Pemikiran Tjokroaminoto menjadi relevan ketika kita melihat bahwa persoalan ketimpangan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan kesempatan hidup yang tidak selalu setara.

Firman Manan dalam kajiannya tentang sosialisme Islam dalam pemikiran politik H.O.S. Tjokroaminoto menunjukkan bahwa gagasan tersebut berakar pada nilai-nilai Islam yang menempatkan persamaan dan keadilan sebagai prinsip kehidupan sosial. Sementara itu, Kevin W. Fogg dalam artikel Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Roots (2019) memperlihatkan bahwa sosialisme Islam merupakan bagian penting dari dinamika intelektual Islam dalam sejarah Indonesia.

Dengan demikian, sosialisme Islam bukan gagasan yang lahir dari ruang kosong. Ia memiliki akar historis dalam pergulatan pemikiran umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Al-Qur’an sendiri memberikan landasan yang jelas mengenai pentingnya keadilan sosial. QS. Al-Hasyr ayat 7 mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Pesan ini mengandung kritik terhadap praktik ekonomi yang memungkinkan akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok, sementara masyarakat luas tidak memperoleh manfaat pembangunan secara proporsional.

Artinya, Islam tidak menolak kekayaan, tetapi memberikan tanggung jawab moral terhadap bagaimana kekayaan diperoleh, dikelola, dan didistribusikan.

*Ketimpangan Sosial dan Tantangan Pemberdayaan*

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk. Sementara itu, Gini Ratio tercatat sebesar 0,375. Angka tersebut menggambarkan bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan pembangunan nasional.

Di balik angka-angka tersebut terdapat realitas kehidupan masyarakat yang tidak selalu terlihat dalam laporan statistik. Petani kecil yang kesulitan memperoleh akses pasar, nelayan yang menghadapi keterbatasan modal, pelaku UMKM yang terhimpit persaingan, buruh yang belum memperoleh kesejahteraan memadai, serta keluarga miskin yang kesulitan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak selalu lahir karena rendahnya kemauan individu untuk bekerja. Ada persoalan struktural berupa keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal, teknologi, lapangan pekerjaan, dan sumber daya produktif.

Karena itu, pendekatan pemberdayaan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial. Bantuan memang dibutuhkan, tetapi masyarakat juga harus diberikan kemampuan untuk mengelola potensi, membangun kemandirian, dan menentukan masa depannya sendiri.

Di sinilah sosialisme Islam menemukan relevansi praktisnya. Spirit keadilan tidak cukup disampaikan melalui ceramah dan nasihat keagamaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

*Dari Kesalehan Ritual Menuju Kesalehan Sosial*

Salah satu tantangan kehidupan keagamaan dewasa ini adalah bagaimana mempertemukan kesalehan ritual dengan kepedulian sosial. Kita menyaksikan perkembangan kegiatan keagamaan, pembangunan masjid, majelis taklim, pesantren, dan berbagai aktivitas dakwah. Namun, pertanyaan yang perlu direnungkan adalah sejauh mana kehidupan keagamaan tersebut memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan keterbelakangan pendidikan?

Jangan sampai keberagamaan hanya diukur melalui intensitas kegiatan seremonial, sementara persoalan sosial di sekitar kita belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Asghar Ali Engineer melalui buku Islam and Liberation Theology (1990) menawarkan perspektif teologi pembebasan yang menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dalam melawan penindasan dan ketidakadilan. Pemikirannya mengajak umat Islam memahami agama tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai landasan perjuangan kemanusiaan.

Perspektif ini penting untuk memperkuat dakwah transformatif. Dakwah tidak seharusnya berhenti pada penyampaian pesan-pesan normatif, tetapi harus mampu menggerakkan perubahan sosial. Dakwah harus hadir dalam pendampingan masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan pendidikan, advokasi kelompok rentan, dan pembangunan solidaritas sosial.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan dakwah bukan hanya seberapa banyak orang menghadiri kegiatan keagamaan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari kehadiran dakwah tersebut.

*Pemberdayaan sebagai Agenda Keadilan Sosial*

Sosialisme Islam perlu diterjemahkan melalui agenda pemberdayaan yang konkret. Setidaknya terdapat tiga agenda strategis yang dapat dikembangkan.

Pertama, membangun ekonomi kerakyatan. Instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, koperasi syariah, dan pengembangan UMKM perlu diarahkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Zakat tidak cukup dipahami sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan produktif melalui pendampingan usaha dan penguatan kapasitas ekonomi.

Kedua, menjadikan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Masyarakat membutuhkan akses pendidikan berkualitas, literasi digital, pelatihan keterampilan, dan penguatan kesadaran kritis agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ketiga, memperkuat kelembagaan sosial masyarakat. Masjid, pesantren, perguruan tinggi Islam, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal harus didorong menjadi pusat pemberdayaan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki modal sosial dan kepercayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk membangun gerakan kemandirian umat.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab strategis. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat memproduksi pengetahuan akademik, tetapi juga harus menjadi ruang lahirnya gagasan dan tindakan perubahan sosial.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Pemetaan potensi desa, pendampingan UMKM, penguatan literasi keagamaan, pemberdayaan kelompok tani, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan.

Kuntowijoyo melalui Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (1991) mengingatkan pentingnya menjadikan pemikiran Islam sebagai landasan tindakan dan transformasi sosial. Gagasan keislaman harus mampu berdialog dengan realitas masyarakat dan melahirkan perubahan yang memberikan kemaslahatan.

Karena itu, perguruan tinggi Islam perlu bergerak melampaui rutinitas akademik menuju keberpihakan intelektual kepada persoalan masyarakat.

*Islam dan Masa Depan Keadilan Sosial*

Pada akhirnya, sosialisme Islam harus dibaca sebagai spirit perjuangan untuk membangun kehidupan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban. Ia tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah ataupun perdebatan terminologi ideologis.

Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki martabat yang sama, kekayaan mengandung tanggung jawab sosial, dan kehidupan bermasyarakat harus dibangun atas dasar keadilan serta solidaritas.

Di tengah realitas ketimpangan, kita membutuhkan keberanian untuk mengembalikan agama sebagai kekuatan pembebasan. Kita membutuhkan masjid yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, pesantren yang melahirkan kemandirian umat, perguruan tinggi yang berpihak kepada persoalan rakyat, serta organisasi keagamaan yang mampu menghadirkan perubahan nyata.

Pembangunan tidak boleh hanya melahirkan kelompok yang semakin kaya, tetapi juga harus membuka jalan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik.

Sebab, keadilan sosial bukan sekadar cita-cita politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Islam tidak boleh hanya menjadi agama yang mengajarkan manusia menerima keadaan, tetapi juga harus menjadi kekuatan yang mendorong manusia memperbaiki keadaan.

Di sinilah sosialisme Islam menemukan makna perjuangannya: membangun masyarakat yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga adil secara sosial; tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga berdaya secara ekonomi; dan tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan, tetapi ikut memperjuangkannya.

Referensi

1. Tjokroaminoto, H.O.S. (1924). Islam dan Sosialisme.
2. Engineer, Asghar Ali. (1990). Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam. Sterling Publishers.
3. Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Mizan.
4. Fogg, Kevin W. (2019). “Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Roots.” Modern Asian Studies, 53(6), 1736–1761. https://doi.org/10.1017/S0026749X17000646
5. Manan, Firman. (2016). “Sosialisme Islam: Perspektif Pemikiran Politik H.O.S. Tjokroaminoto.” Wacana Politik, 1(1).
6. Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia, Maret 2025.

Oleh: Wandy Renaldy, S.Pd., M.Sos.
Dosen IAI DDI SIDRAP