MAKASSAR — Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengungkapkan alasan mengapa polisi berseragam lengkap tidak terlihat melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025 yang berujung kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD Sulsel serta DPRD Makassar.
Menurut Arya, pasukan kepolisian sebenarnya telah ditempatkan di sejumlah titik, baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Makassar.
Namun, kondisi massa yang semakin membeludak dengan jumlah mencapai ribuan orang membuat polisi tidak dapat bertahan di lokasi.
“Pada 29 itu seluruh pasukan sudah terploting di beberapa titik. Di DPRD Provinsi ada sekitar 200 lebih personel, sementara di DPRD Kota ada 130. Tetapi massa semakin banyak, dan target mereka adalah polisi. Jadi bukan lagi unjuk rasa biasa, melainkan perusuh yang memang datang mencari polisi,” jelas Arya saat ekspose kasus di Mapolda Sulsel, Kamis (4/9/2025).
Arya menyebutkan, sekitar 2.000 pengunjuk rasa menduduki kantor DPRD Provinsi Sulsel, sementara di DPRD Kota jumlah massa mencapai 3.000 orang.
Situasi inilah yang membuat polisi terpaksa mundur dari lokasi, bahkan harus meminta bantuan TNI dari Kodam XIV/Hasanuddin.
Namun, padatnya massa serta tertutupnya akses jalan menghambat pergerakan TNI maupun mobil damkar.
“Tidak ada yang bisa membuka jalan karena massa sengaja menghadang. Inilah yang membuat situasi semakin sulit,” tandas Arya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan massa gabungan mahasiswa dan komunitas ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan atas tewasnya Affan, seorang driver ojol yang diduga dilindas kendaraan taktis Brimob.
Aksi itu berlangsung ricuh dengan blokade jalan hingga berujung pembakaran.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar