
JAKARTA — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan buruh di PT Gudang Garam Tbk menjadi perbincangan hangat di platform X (dulu Twitter). Sejumlah warganet menilai kebijakan kenaikan cukai rokok turut menjadi faktor utama perusahaan mengambil langkah tersebut.
Salah satunya disampaikan oleh akun @WAHYU_UNIFORM yang menulis bahwa kenaikan cukai rokok membuat pabrik rokok kesulitan menanggung beban biaya produksi.
“Pabrik Rokok Gudang Garam PHK karyawan akibat cukai rokok yg terus naik di tengah daya beli menurun. Akibatnya peredaran rokok tanpa cukai merajalela. Boss rokok tetap berjaya, krn beban ditanggung konsumen. Tapi kesejahteraan karyawan sulit didapat,” tulis akun itu, Sabtu (6/9/2025).
Dalam unggahan lain, akun tersebut juga membagikan video penjelasan soal besarnya beban cukai. Disebutkan, dari harga rokok Rp10 ribu per bungkus, sekitar Rp7.500 atau 75 persen disetorkan ke negara. Sisanya hanya Rp2.500 untuk menutup biaya produksi, pembelian tembakau, hingga upah pekerja.
“Kalau harga rokok Rp10.000, maka Rp7.500 disetor ke negara. Sisanya Rp2.500 harus dipakai untuk beli tembakau, peralatan, sampai gaji karyawan. Inilah yang membuat kesejahteraan pekerja sulit naik,” bunyi narasi dalam video tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan menurunnya keuntungan dari produk rokok filter, yang disebut hanya layak diproduksi dalam jumlah besar. Jika produksinya terbatas, perusahaan bahkan bisa merugi.
Menanggapi kabar ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku baru mengetahui adanya isu PHK di PT Gudang Garam. Menurutnya, jika benar terjadi, maka itu menunjukkan daya beli masyarakat yang masih lemah sehingga produksi perusahaan menurun.
“Juga disebabkan pasokan tembakau terbatas dan PT Gudang Garam dalam produk rokoknya kurang mengikuti tren perubahan zaman. Produk rokoknya kurang bisa bersaing di pasar,” ujarnya dikutip dari CNBC.
Said menambahkan, kebijakan penambahan pajak serta kenaikan cukai rokok semakin memperburuk situasi. Jika ribuan buruh rokok Gudang Garam sudah terdampak, maka puluhan ribu lainnya dari sektor tembakau, logistik, pedagang kecil, hingga penyedia kontrakan juga berpotensi kehilangan penghasilan.
“Bisa jadi ratusan ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak domino ini,” tegas Said Iqbal.


Tidak ada komentar