MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anwar Faruq, menegaskan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat merupakan instrumen penting dan sah secara kelembagaan bagi anggota dewan dalam merumuskan arah kerja legislatif.
Melalui mekanisme tersebut, anggota DPRD dapat memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan yang dihadapi warga, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program, pengawasan, hingga kebijakan anggaran.
Menurut Anwar Faruq, proses penyerapan aspirasi tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi berfungsi sebagai jembatan langsung antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
MoDari berbagai aspirasi yang disampaikan warga, DPRD dapat memetakan persoalan prioritas yang membutuhkan penanganan cepat maupun yang harus dirancang melalui kebijakan jangka menengah dan panjang.
“Aspirasi masyarakat itu menjadi bahan utama kami di dewan. Dari situ kita bisa menentukan mana yang harus segera ditindaklanjuti, mana yang perlu koordinasi lintas dinas, dan mana yang harus masuk dalam perencanaan serta penganggaran,” ujar Anwar Faruq.
Ia menjelaskan, penyerapan aspirasi yang dilakukan secara berkala memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, hingga kritik secara langsung. Dengan demikian, DPRD tidak bekerja berdasarkan asumsi semata, melainkan berlandaskan kebutuhan konkret yang dirasakan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dari hasil aspirasi terbaru yang dihimpun dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, Anwar Faruq mengungkapkan dua persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat. Kedua isu tersebut berkaitan dengan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta kendala dalam pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar, warga mengeluhkan pasokan air yang tidak mengalir secara rutin. Selain itu, kualitas air yang keruh dan tidak layak digunakan juga menjadi keluhan yang sering disampaikan masyarakat.
Sementara itu, persoalan KIS banyak berkaitan dengan status kepesertaan yang nonaktif akibat penunggakan iuran maupun kartu yang tidak terkelola dengan baik karena lama tidak digunakan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anwar Faruq menegaskan bahwa dirinya tidak berhenti pada tahap pencatatan aspirasi semata. Setiap masukan dari masyarakat, kata dia, diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya.
Untuk persoalan yang bersifat mendesak dan dapat ditangani dengan cepat, DPRD akan langsung berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Untuk hal-hal yang sifatnya bisa segera ditangani, seperti lampu penerangan jalan yang mati atau kendala administrasi kependudukan, biasanya langsung kami koordinasikan dan banyak yang bisa selesai dalam waktu singkat,” jelasnya.
Namun, untuk persoalan yang membutuhkan dukungan anggaran serta kebijakan yang lebih struktural, DPRD akan mendorong penyelesaiannya melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran daerah.
Menurutnya, pada tahap inilah aspirasi warga menjadi sangat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Meski aktivitas kedewanan sempat menghadapi tantangan pasca-insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada Agustus 2025, Anwar Faruq memastikan bahwa komitmen pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menjadi alasan untuk menurunkan kinerja maupun perhatian terhadap kebutuhan warga.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi kapan pun diperlukan, tidak hanya pada momentum tertentu.
Anwar Faruq menilai komunikasi yang terbuka antara warga dan wakil rakyat sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.
Pos Terkait
Sertifikat JMSI
Trending Post
Tidak ada komentar